PERATURAN PEMILIKAN APARTEMEN DAN RUMAH TINGGAL OLEH ORANG ASING DI INDONESIA
Posted: 2017-05-27

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29 Tahun 2016 tanggal 19 September 2016, yang membolehkan orang asing untuk memiliki Apartemen dan rumah tinggal di Indonesia.

Adapun persyaratan untuk memiliki apartemen dan rumah tinggal di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. HARGA MINIMAL PEMBELIAN PROPERTI
  1. JAKARTA

Harga minimal apartemen Rp. 3.000.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 10.000.000.000,-

       b. BALI

Harga minimal apartemen Rp. 2.000.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 5.000.000.000,-

      c. SURABAYA

Harga minimal apartemen Rp. 1.500.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 5.000.000.000,-

       d. LOMBOK

Harga minimal apartemen Rp. 1.000.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 3.000.000.000,-

      e. MAKASAR

Harga minimal apartemen Rp. 1.500.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 5.000.000.000,-

    f. MANADO

Harga minimal apartemen Rp. 750.000.000,-

Harga minimal rumah tinggal Rp. 1.000.000.000,-

  1. Pasport wajib di stempel kedatangan oleh Imigrasi untuk turis atau kartu ijin tinggal tetap bagi yang bekerja di Indonesia
  2. Pembelian adalah langsung dari developer, bukan dari tangan kedua
  3. Dengan adanya ketentuan yang sangat baik tersebut, saat ini Indonesia telah mensejajarkan diri dengan Singapore, Malaysia maupun Thailand sebagai tempat investasi properti di Asia.
  4. Untuk hunian landed maks 1 bidang tanah per orang/keluarga dan luas maksimal 2.000 m2 (untuk apartemen tidak diatur batasan jumlah unit dan luas, namun sudah diatur tidak perlu menurunkan hak atas tanah bersama menjadi hak pakai)
  5. WNA memperoleh Hak Pakai (30 tahun + perpanjangan 20 tahun + pembaruan 30 tahun = jangka waktu HGB)
  6. Dapat diwariskan kepada WNA dan dapat dijaminkan (untuk jaminan hak tanggungan bank masih perlu proses sosialisasi, namun BI pada prinsipnya bersedia mendukung dan memfasilitasi)
  7. Dapat dialihkan ke WNI
  8. Pajak terhadap WNA tetap perlu dibayarkan dengan cara menyetorkan ke escrow account atau menggunakan NPWP Pengembang QQ nama WNA yang bersangkutan
  9. Pada saat ini di DPR, sedang dilakukan proses pembahasan untuk Rancangan Undang-Undang Pertanahan dengan salah satu pokok pembahasan bahwa untuk yang akan dating hanya akan ada 2 jenis hak atas tanah di Indonesia, yaitu Hak Milik dan Hak Pakai.

 

Happy Selling

LOGIN