PENTINGNYA PERJANJIAN JASA PEMASARAN
Posted: 2017-03-29

Hubungan antara broker properti dengan penjual terkait dengan jasa pemasaran tidak bisa lepas dari Perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan contohnya jual beli, sewa menyewa, jasa pemasaran dan sebagainya.

Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menututnya di pengadilan.

Contoh, penjual yang tidak menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli padahal pembeli sudah membeli dan membayar lunas. Jika demikian, Pembeli bisa menuntut penjual agar menyerahkan barang yang sudah dibelinya itu. Demikian juga dengan penjual yang tidak menyerahkan komisi kepada Broker Properti seperti yang diperjanjikan dalam PJP (Perjanjian Jasa Pemasaran), maka broker properti dapat menuntut haknya tersebut.

Dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer).

Oleh karenanya, setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak.

Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu sebagai berikut:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus saling mengetahui, setuju dan sepakat mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb. Dalam hal ini kata sepakat dapat dituangkan pada suatu perjanjian dengan bawah tangan maupun dengan akta notaris. Kasus-kasus yang sering dialami oleh broker properti, yaitu melakukan jasa pemasaran tanpa PJP dan hanya dengan berdasarkan pesan di suatu social mediachatting bahkan hanya lisan. Hal tersebut tidak dapat disimpulkan sepakat, karena buktinya sangatlah tidak kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa penting sekali untuk membuat PJP.

Syarat kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” pada Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

  1. Orang yang belum dewasa. Pada KUHPerdata orang yang dianggap dewasa adalah orang yang sudah berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah.
  2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb.)

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada. Misalnya, jual beli tanah dengan luas 500 m2, terletak di Jl. Mawar No. 10 Jakarta Pusat yang setempat dikenal sebagai perumahan Kembang Wangi.

Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Jika sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tetapi, perjanjian bisa diajukan agar dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.

Happy Selling!

LOGIN