Kepailitan Sebagai Opsi Terakhir Untuk Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Hutang
Posted: 2018-05-14

Dalam dunia bisnis adalah suatu hal yang wajar dan seringkali ditemui apabila salah satu pihak terlambat memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo meskipun secara jelas dicantumkan dalam Perjanjian yang telah disepakati bersama tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran. Keterlambatan pembayaran ini tentu saja dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan yang menjadi penyebabnya, mulai dari cashflow perusahaan yang menurun, tagihan yang belum dibayar oleh customer, maupun management/ pengelolaan perusahaan yang tidak tepat.

            Tentu seharusnya para pihak yang menandatangani Perjanjian harus menjalani dan menghormati perjanjian yang telah ditandatangani bersama dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang sah dilakukan, maka berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya, oleh karena itu tidak dapat dengan mudah salah satu pihak tidak melaksanakan atau mengingkari hal yang telah diatur dalam Perjanjian (atau dikenal dengan Pacta Sunt Servanda). Oleh karenanya apabila salah satu pihak akan mengakhiri lebih awal perjanjian sebelum berakhirnya masa/ jangka waktu perjanjian maka harus meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu (Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

            Bagaimana konsekuensi terhadap pembayaran yang tidak ditepati dan tidak dibayarkan oleh salah satu pihak, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh langkah hukum (gugatan perdata) maupun menempuh langkah lain yaitu melalui jalur Kepailitan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun proses dan tahapan gugatan perdata harus di dahului sebagai berikut :

1. Pemberian Somasi

Somasi ini diperlukan untuk mengingatkan agar pihak yang tidak melaksanakan ketentuan (wanprestasi) untuk segera melakukan kewajibannya. Apabila telah diberikan somasi 1 dalam jangka waktu tertentu tidak ada itikad baik, maka dilanjutkan dengan Somasi 2.

2. Pendaftaran Gugatan Keperdataan

Apabila somasi 2 tidak ada wujud itikad baik untuk melakukan pembayaran, maka pihak yang merugikan dapat membuat surat gugatan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah ditandatangani bersama. Dalam gugatan tersebut perlu juga dimasukkan ketentuan mengenai dwang som (uang paksa), dan meminta untuk dilaksanakan terlebih dahulu gugatan ini walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad)

Kepailitan juga dapat dipergunakan sebagai alat pemaksa untuk meminta pihak yang wanprestasi melakukan pembayaran. Kepailitan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 undang-undang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Apabila ditemukan adanya pihak lain yang mengalami hal yang sama (belum dibayar) sehingga terpenuhi unsur kepailitan yaitu adanya 2 (dua) atau lebih utang yang telah jatuh tempo, dalam hal ini harus bersama-sama dengan salah satu pihak yang memiliki piutang yang belum dibayarkan untuk mendaftar sebagai pemohon kepailitan (sesuai Pasal 2 Ayat 1 undang undang Kepailitan : “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Apabila seseorang atau suatu badan hukum telah didaftarkan dalam Kepailitan, maka demi hukum orang atau badan hukum tersebut sudah tidak cakap lagi bertindak sehingga harus diwakilkan oleh Tim Kurator. Pengertian Kurator sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan demikian status badan hukum atau orang yang berada dalam kepailitan adalah tidak cakap hukum (berada dalam pengampuan/ curatele ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kurator sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengelola asset akan menghimpun dan menginventarisir semua asset yang dimiliki termasuk utang-utangnya terhadap pihak yang berada dalam Kepailitan. Aset-aset yang dimiliki akan dijual melalui mekanisme pelelangan yang dipergunakan untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utang atau kewajiban yang harus dibayarkan, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menerima hak-hak pembayarannya. Kepailitan juga menciptakan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia bisnis. Sehingga Jalur terakhir inilah yang dapat ditempuh untuk pemenuhan kewajiban pembayaran utang.

 

 

 

 

 

LOGIN