Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak yang Kuat atas Tanah
Posted: 2017-10-10

Tanah merupakan asset yang berharga sebagaimana asset-asset lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sangat perlu untuk dipertahankan haknya dan oleh karena itu diperlukan suatu tanda bukti hak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan sebagai dasar kepemilikan. Dasar kepemilikan hak atas tanah adalah Sertipikat. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf C Undang -Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Mengapa Sertipikat disebut sebagai alat bukti dan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat? Apakah dengan pemilikan yang kuat, sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat? Bagaimana kedudukan seseorang yang menggugat Sertipikat yang diterbitkan secara sah? Untuk menjawab hal itu tulisan ini dibuat dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah.

            Sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat harus melalui prosedur/ tahapan pendaftaran tanah (untuk pertama kali penerbitan sertipikat) yaitu :

  1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  2. Pembuktian hak dan pembukuan;
  3. Penerbitan sertipikat;
  4. Penyajian data fisik dan data yuridis;
  5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Yang berhak menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah :

  1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
  2. Tanah Hak Pengelolaan;
  3. Tanah Wakaf;
  4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
  5. Hak Tanggungan; dan
  6. Tanah Negara.

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Apabila sertipikat telah melewati tahapan dan proses tersebut diatas, sertipikat tanah yang diterbitkan oleh BPN telah memiliki kekuatan hukum, sehingga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat didalamnya, sepanjang data yuridis dan data fisik tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat yang telah diterbitkan secara sah dan benar masih dimungkinkan untuk adanya gugatan/ keberatan dari pihak ketiga/ pihak lainnya, apabila pihak ketiga/ pihak lainnya tersebut mengajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak sertipikat tersebut diterbitkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang disebutkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak lantas menghilangkan adanya tuntutan/ gugatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan juga belum memberikan kepastian hukum hak atas tanah, dimana hal ini dimungkinan walupun sudah terbit sertipikat namun masih ada kemungkinan tuntutan. Hal ini berbeda dengan Negara lain yang menganut konsep hukum yang berbeda dengan Indonesia, dimana apabila sudah terbit “Sertipikat”, maka sudah tidak dibuka kemungkinan adanya gugatan/ potensi gugatan, hal ini disebabkan perolehan hak sampai dengan penerbitan hak atas tanah tidak semudah di Indonesia.

 

 

LOGIN