PPATK dalam Dunia Broker Properti
Posted: 2017-07-25

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Secara umum PPATK memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai tugas PPATK, dimana tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK juga diperluas, antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan peran dari semua pihak yang dalam hal ini termasuk Perusahaan Property dan agent properti selaku penyedia barang dan/ atau jasa, yang menjadi Pihak Pelapor yang diharapkan dapat ikut berkontribusi untuk menghindari adanya pencucian uang tersebut.

Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PPTPPU yaitu, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ). PBJ yang menjadi pihak pelapor yaitu perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik serta balai lelang.

Pencucian uang ialah Upaya untuk menyembunyikan/ menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Perusahaan Property atau agent property diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK, yang antara lain mengenai Transaksi Keuangan Tunai, yaitu Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/ atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja kepada PPATK.

Kewajiban pelaporan tersebut telah berlaku sejak tanggal 20 Maret 2012, dimana dalam pelaksanaannya pelaporan tersebut dilakukan secara elektronis (melalui aplikasi GRIPS via Web Registrasi https://grips2.ppatk.go.id) dengan Batas waktu pelaporan 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi.

Laporan yang harus dilaporkan oleh Perusahaan/ Agen Properti antara lain:

  1. Laporan transaksi yang dilaporkan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan  Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK yang wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari PPATK.

Kewajiban Pelaporan bagi penyedia jasa seperti agent properti, merupakan salah satu pihak pelapor yang sangat membantu pemerintah untuk menerapkan sistem pelaporan terhadap transaksi yang perlu dilaporkan kepada PPATK, disamping itu PPATK juga akan melakukan tindakan serta pengenaan sanksi administratif terhadap pihak pelapor (Peraturan Kepala PPATK No: PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan, Juncto UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Sanksi administratif oleh PPATK, yaitu berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, peringatan dan/atau denda administratif.

Oleh karena itu, marilah kita sebagai agent properti yang menjadi salah satu pihak pelapor mulai melakukan registrasi melalui web registrasi PPATK, dan bekerjasama atau mulai melaporkan secara elektronis atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada PPATK.

 

LOGIN