Tumpang Tindih Aturan IMB Hambat Pertumbuhan Bisnis Properti
Posted: 2017-03-21

Jakarta – Hasil penelitian yang belum lama ini dirilis Jakarta Property Institute cukup memprihatinkan bagi kalangan pebisnis properti, khususnya di DKI Jakarta. Menurut penelitian itu terdapat 25 regulasi yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jakarta, dan ada 12 diantaranya yang sebagian besar ditemukan di tingkat peraturan gubernur yang bertabrakan dengan peraturan lainnya. Sisanya di nilai perlu diperjelas dengan tambahan rincian. Parahnya, terdapat aturan baru yang menghapus ketentuan lama, tanpa diatur kembali di dalam regulasi yang baru.

Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto, aturan yang tak jelas dan tumpang tindih berisiko menghambat pertumbuh bisnis properti di Jakarta. “Akibatnya, muncul ketidak pastian dan kekosongan hukum,” katanya.

Wendy mengatakan, permasalahan tersebut terjadi pada tiga tahapan pembangunan gedung, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dari ketiga tahapan tersebut, yakni IMB, izin penggunan bangunan (IPB), sertipikat laik fungsi (SLF) serta perpanjangan SLF.

Wendy mencontohkan, ketidak jelasan dasar hokum terjadi lantaran adanya kekosongan hokum untuk pungutan retribusi denda kepada pemilik bangunan yang menyelnggarakan kegiatan konstruksi sebelum atau tanpa adanya IMB.

“Hilangnya rumus di aturan baru bukan berarti menghilangkan masalah (bagi pengembang). Kalau buat kami lebih baik ada kepastian berapa denda yang harus dibayar,” jelasnya.

Dia menekankan, apabila benturan antar aturan IMB tersebut dibiarkan berlarut-larut, tujuan utama dalam pembentukan Badan PTSP di dalam Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat segala pengurusan IMB oleh pengembang justru tak tercapai.

Menanggapi masalah tersebut, sejumlah pengembang meminta pemerintah melakukan sinkronisasi regulasi perizinan IMB. “Selama ini memang masih banyak terjadi penafsiran yang berbeda dalam setiap instansi untuk mengeluarkan IMB,” kata Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk. Archied Noto Pradono.

Hal itu membuat proses pembangunan beberapa proyek milik perusahaan berjalan dengan lambat meskipun pihaknya tetap mengupayakan keberlanjutan proyek. Tentunya, dia menilai, kondisi itu memerlukan beberapa perbaikan.

“Sebetulnya kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik, tetapi banyak yang beda tafsiran. Itu perlunya perbaikan,” katanya pecan lalu. ***

Penulis: Erlan Kallo

LOGIN